Konsil Keperawatan Meredup, PPNI Pusat Dianggap Melacurkan Diri - SUARA PERAWAT

Header Ads

Konsil Keperawatan Meredup, PPNI Pusat Dianggap Melacurkan Diri

Konsil Keperawatan di Barter dengan KMK RI no 02.02/MENKES /262 /2016 Tentang LSP Tenaga Kesehatan ?

Suaraperawat.com,_Walaupun belum tau persis dan merasakan sejauh mana dampak-manfaat lahirnya konsil keperawatan, namun sejak lahirnya UU Keperawatan No.38 Tahun 2014, perawat Indonesia terus semangat bersuara dan rindu akan lahirnya sebuah konsil keperawatan. Dengan terbentuknya konsil keperawatan berharap nasib profesi perawat semakin terjamin ke arah yang lebih baik, sehingga tidak sedikit bersuara menyebut konsil keperawatan harga mati.

Mengutip dari UU No.38 Tahun 2014, Pasal 63, tertulis bahwa, "Konsil Keperawatan dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Artinya, Konsil Keperawatan sudah seharusnya terbentuk pada Oktober 2016 lalu. Konsil Keperawatan adalah amanat Undang-Undang yang tidak boleh diabaikan oleh penyelenggara negara, demi terciptanya Praktik Keperawatan yang bermutu, dan perlindungan serta kepastian hukum kepada Perawat dan masyarakat.

Tapi apa yang terjadi sampai dengan tahun 2017 (sudah 3 tahun) konsil keperawatan tak kunjung tiba, malah makin hari terasa redup hingga kini.

Beberapa teman-teman sejawat beranggapan bahwa meredupnya perjuangan akan lahirnya konsil keperawatan karena PPNI Pusat dianggap telah melacurkan diri. Konsil telah dibarter (transaksional) dengan KMK RI no 02.02/MENKES /262 /2016 Tentang LSP Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan di Jakarta sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tepat pada tgl 28 april 2016 oleh Menkes RI Nila Farid Moeloek.

Maksud melacurkan diri diatas bukan berarti "telanjang" tanpa busana. Tapi dengan bergabungnya PPNI Pusat di LSP diyakini sangat merendahkan martabat dan harkat profesi keperawatan.

Selain itu juga, diyakini ruh dan arah perjuangan konsil keperawatan bisa membelot, karena keberadaan PPNI Pusat di LSP pasti akan terjadi "konflik kepentingan", dimana satu sisi berada di pihak pemerintah (di LSP) dan di sisi lain sebagai pihak independent (organisasi profesi) yang terkadang harus berhadapan dengan pemerintah untuk menyuarakan kepentingan anggota profesi.

Terkait ini mungkin masih kita ingat dulu saat memperjuangan kepentingan anggota organisasi profesi, yaitu saat perjuangan pengesahan UU Keperawatan tahun 2014. Walaupun kini telah berhasil, namun hampir belasan tahun tarik ulur karena pemerintah (menkes dll) tidak menyetujui.

Dan andai saja saat itu organisasi atau persatuan perawat tidak bersikukuh harus berhadapan dengan pemerintah, mungkin saja hingga detik ini pemerintah belum menyetujuinya.
Dan bercermin dari hal seperti demikian itulah yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Akan bisa terjadi hal yang sama terhadap apa yang saat ini sedang disuarakan, yaitu perjuangan Konsil Keperawatan. Tapi bila PPNI Pusat sudah melacurkan diri (menggabungkan diri) dalam Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) tersebut, sangat mungkin terjadi "konflik kepentingan".

Dari hasil penelusuran kami terkait kepmenkes RI nomor 02.02/MENKES /262 /2016 Tentang LSP Tenaga Kesehatan tersebut diatas hanya profesi bidan (PB IBI) dan dokter (PB IDI) yang tidak melacurkan diri, tidak bergabung dan berpegang pada konsilnya sendiri.

Sementara pengurus PPNI Pusat mayoritas mengambil posisi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dinaungi PPSDM tersebut. Ada sekitar 30 % di badan LSP diisi oleh pejabat PPNI Pusat diantaranya yaitu Ketum, Sekjen, Bendum dkk. (terlampir)
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/262/2016
TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TENAGA KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga kesehatan agar dapat bersaing secara global diperlukan penyetaraan pengakuan kompetensi melalui pelaksanaan sertifikasi profesi;

b. bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi profesi tenaga kesehatan yang akan didayagunakan di luar negeri perlu dibentuk suatu wadah yang dapat memfasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

selengkapnya...
Lihat crop image/ screenshot berikut: